BUDAYA POLITIK DEMOKRASI INDONESIA

BAB I

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

A.           BUDAYA POLITIK

1.           Pengertian Budaya Politik

Budaya Politik berasal dari kata budaya dan politik, masing-masing kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Budaya secara harfiah berasal dari bahasa snasekerta Buddayah  yaitu berbentuk jamak dari Buddhi yang berarti budi atau akal.

Budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutran dengan akal. Menurut Koentjaraningrat budaya di artikan sebagai keseluruhan sistem gagasan dan rasa tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.

Menurut Kuntjaraningrat, perwujudan budaya apat dikelompokkan dalam tiga bentuk yaitu :

1.     Sistem gagasan.

2.     Sistem tindakan.

3.     Hasil karya manusia.

Menurut terjemahan bahasa Inggris, politic berasal dari kata political, polity tau politic. Sedangkan menurut bahasa Yunani kuno bahasa politik berasal dari kata politis yang artinya politeca atau polis disebut juga negara kota. Perkembangan selanjutnya bahwa istilah politik tidak hanya lagi sebuah negara tapi lebih dari itu. Pengertian politik sudah berkembang menjadi cara-cara atau upaya-upaya untuk mencapai tujuan.

Hans Kelsen mengatakan bahwa politik mempunyai dua arti yaitu :

a.    Politik sebagai atheik, yaitu berkenan dengan tujuan manusia tau individu untuk dapat hidup secara sempurna.

b.    Politik sebagai technic, yaitu berkenan dengan cara tehnik manusia atau individu untuk mencapai tujuan.

Pengertian budaya politik menurut beberapa ahli sebagai berikut :

a.    Menurut Almond dan Vebra

Budaya politik merupakan sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagian dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Warga negara senantiasa mengidentifiaksi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

b.    Menurut Samuel Beer

Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan skap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintah seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah

c.    menurut Rusdi Sumintapura

budaya politik tidak lain diantara pola tingkah laku individu dan orientasi terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik

d.    menurut Sidney dan Verba

budaya politik terdiri atas sebuah sistem kontrol yang berhubungan dengan keyakinan verba menyarankan sejumlah dimensi budaya politik.

Secara sederhana aspek-aspek politik meliputi:

a.    orientasi kognitif seperti pengetahuan tentang kepercayaan terhdap politik,peranan,dan segala kewajiban nya

b.    orientasi afektif, serta perasaan terhadap politik ,peranan nya, para aktor,dan pelampilan nya

c.    orientasi kombinasi standar nilai dan kriterial dengan informasi dan perasaan

2.           Ciri Budaya Politik

Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat,bangsa ,atau negara.dari berbagai pendapat paran ahli tentang budaya politik, dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri budaya politak adalah;

a.  Nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintah seharusnya di laksanakan dan tentang apa yang harusndilakukan.

b.  Sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagjannya.

c.  Sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.

d.  Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang di hayati para anggota suatu sistem politik

3.           Macam-Macam Budaya Politik

Gadriel almond mengklasifikasikan budaya politik dari pemahaman konsep tentang budaya politik dan hubungannya dengan sistem politik, antara lain:

a.    Budaya politik parokial ( parochial political culture )

Budaya politik ini di tandai dengan adanya tingkat partisipasi politik masyarakat yang rendah. Yaitu rendah nya tingkat pendidikan.

Ciri-ciri orang dengan budaya politik parokial, antara lain :

1.     Apatis

2.     Pengetahuan tentang politiknya rendah.

3.     Kesadaran politiknya rendah.

4.     Tidak peduli dan menarik dari kehidupan politik.

b.    Budaya politik kaula ( subject political culture )

Pada politik ini tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik bersifat pasif.

Ciri-ciri orang dengan budaya politik kaula, antara lain:

a.     Memiliki pengetahuan politik cukup.

b.     Partisipasi politik minim.

c.      Kesadaran politik rendah.

c.    budaya politik partisipan ( participant political culture )

Budaya politik yang di tandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi.

Ciri-ciri orang dengan budaya politik partisipasi antara lain :

a.    pengetahuan politik tinggi

b.    Kesadaran Politik tinggi

c.    Partisipasi politik aktif

d.    Kontrol politik aktif

B.           TIPE-TIPE POLITIK YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT

1.           Macam-macam Tipologi Budaya Politik

Secara garis besar tipologi budaya politik dapat diartikan sebagai type atau watak dari pemikiran masing-masing terhadap budaya politik. Burhan D Magenda menguraikan dari tipe-tipe kebudayaan politik di Indonesia antara lain :

a.    Plurarisme Politik

b.    Geopolitik yang bersifat menyebar

c.    Tingkat konsensus yang sangat rendah

d.    Teori pemerintahan yang bersifat kolektif

e.    Peradilan generasi dalam momentum politik yang penting

f.     Peranan yang khusus dari ABRI dalam politik

g.    Adanya kantung-kantung politik atas dasar kelas

h.   Kuatnya peranan kelompok penekan dan kelompok berkepentingan

i.     Komitmen yang tinggi terhadap asas keadilan sosial

2.           Sikap Politik

a.    Sikap politik radikal

Adalah sikap politik warga negara yang menghendaki adanya perubahan yang mendasar (sampai ke akar-akarnya) jika perlu dengan kekerasan.

b.    Sikap politik moderat

Adalah sikap warga negara yang selalu menghindari prilaku atau pengungkapan yang extrim atau cenderung ke arah jalan tengah (mau menerima pandangan orang lain)

c.    Sikap politik status quo

Adalah sikap politik warga negara yng menginginkan tidak ada perubahan suatu perubahan terhadap suatu keadaan karena merasa diuntungkan oleh kondisi yang ada.

d.    Sikap politik reaksioner

Adalah sikap politik warga negara yang aktif dan reaktif dan suka menganggapi suatu keadaan.

e.     Sikap politik konserfatif

Adalah sikap politik warga negara ynag di dasari rasa puas terhadap keadan dan cenderung bertahan terhadap perubahan.

f.     Sikap politik liberal

Adalah sikpa politik warga negara yang berfikir bebas , progresif dan ingin maju terus. Kelompok ini ingin ada perubahan progresif dan berkelanjutan serta menurut aturan yang berlaku.

3.           Prilaku Politik

Adalah perbuatan yang berkenaan dengan perbuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan Pemerintah atau Masyarakat. Prilaku politik pada dasarnya merupakan perwujudtan dari sikap politik seseorang.

Menurut Ramlan Subakti ada 4 faktor yang mempengaruhi prilaku politik seseorang antara lain :

a.    Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi dan media massa.

b.    Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian individu seperti keluarga, agama, sekolah dan teman sepermainan.

c.    Keperibadian yang tercermin dalam sikap individu.

d.    Situasi dan kondisi yang ada saat itu, seperti cuaca, keadaannya keluarga, suasana ruang, suasana kelompok dan politik seseorang.

4.           PARTISIPASI POLITIK

Sikap politik individu pada umumnya mempengaruhi partisipasi politiknya, yaitu keterlibatan individu sampai pada macam-macam tingkatan didalam sistem politik di negaranya. Partisipasi politik terdiri atas dua bentuk yaitu :

a.    Pasif yaitu tidak terlibat dalam berbagai aktifitas individu

b.    Aktif yaitu terlibat dalam berbagai kegiatan politik seperti diskusi politik internal dan keluarga. Menghadiri rapat umum mendengarkan pidato melalui media elektronik, menyampaikan aspirasi melalui mesia massa dan dengan cara mengadakan demonstrasi memberikan suara dalam pemilu dan mendukung dalam sauatu partai politik.

C.           SOSIALISASI BUDAYA POLITIK

1.           Pengertian Sosialisasi Politik

Menurut pendapat Almond dan powell sosialisasi politik adalah proses dimana sikap dan nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan orang-orang dewasa direkut dalam peranan-peranan tertentu.

Agen sosialisasi politik sesuai dengan tingkat usia masing-masing individu misalnya :

a.    Agen sosialisasi politik anak-anak adalah keluarga dan sekolah

b.    Agen sosialisasi politik dewasa adalah kelompok kerja dan media massa. Adapun agen anggota paratai politik adalah partai politik.

D.           BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

Budaya politik partisipan tidak lepas dari pengertian partisipasi politik, yakni adanya keterlibatan individu sampai pada macam-macam tingkatan didalam sistem politik di negaranya.

Budaya-budaya yang dilakukan dalam politik partisipan yaitu :

1.    Memberikan suara dalam pemilihan umum

2.    Menjadi anggota partai politik

3.    Mengikuti demonstrasi menentang atau mendukung kebijakan pemerintah.

1.           Budaya Politik Yang Bertentangan Dengan Semangat Pembangunan Politik Bangsa

Budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan bangsa yang berkembang di Indonesia seperti yang di kemukakan oleh Gabriel Almond yaitu :

a.    Budaya politik partisipan dalam kehidupan masyarakat

b.    Budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat

c.    Budaya politik partisipan dalam kehidupan bernegara

BAB II

MASYARAKAT DEMOKRASI

A.           DEMOKRASI

1.           Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Yunani yaitu Demos dan Kratein. Demos artinya rakyat seangkan kratein artinya pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.

Sementara Ulf Sundhauessen mensyaratkan demokrasi sebagai suatu sitem politik menjalankan 3 kriteria yaitu :

a.    Dijaminya semua hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang di adakan secara berkala dan bebas secara efektif menawarkan peluang kepada penduduk untuk mengganti elite yang memerintah dengan yang lainnya.

b.    Semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi, memperoleh informasi dan memeluk agama.

c.    Dijaminnya hak yang sama di depan hukum.

2.           Ciri-Ciri Negara Demokrasi

Menurut Bingham Powell :

a.    Legitimasi pemerintah berdasarkan pada klaim bahwa pemerintah mewakili keinginan rakyat, berarti pemerintah patuh pada hukum bahwa apa yang dilakukan pemerintah merupakan kehendak rakyat.

b.    Pengaturan yang mengoganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi yang dilaksanakan melalui pemilu yang kompetitif.

c.    Sebagian beasar orang dewasa dapat ikut serta dalam prosses pemilihan.

d.    Penduduk memilih seccara rahasia dan tanpa di paksa.

e.    Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

3.           Nilai-Nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokarasi diantaranya :

a.    Perdamaian dalam menyelesaikan pertikaian

b.    Menjamin tegaknya perubahan secara damai

c.    Pergantaian pemimpin / penguasa secara damai

d.    Pengakuan terhadap keragaman

e.    Keadilan dan pengakuan kebebasan.

4.           Prinsip-Prinsip Demokrasi

a.    Demokrasi langsung

Merupakan suatu sistem demokrasi dimana rakyat mengemukakan kehendak secara langsung.

b.    Demokrasi dengan perwakilan (demokrasi representatif)

Demokrasi dalam sistem ini dimana rakyat menyalurkan kehendak melalui wakil-wakil yang di pilih dalam badan perwakilan.

5.           Demokrasi Yang Pernah Diterapkan Di Indonesia

a.    Demokrasi Liberal (1945-1959)

b.    Demokrasi terpimpin (1959-1965)

c.    Demokrasi pancasila (1965-Sekarang)

B.           MASYARAKAT MADANI

1.           Pengertian Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani (civil society) merupakan terjemahan dari bahasa latin civilis sociatos  yang berarti komunitas politik yaitu masyarakat yang di dasarkan hukum dan beradab.

Menurut Seligmen,  gagasan masyarakat madani di Barat merupakan kaibat dari terjadinya kemacetan paradigma pemikiran sosial dan politik seklitar abad ke 17 dan 18. Menurut Seligmen diinspirasi oleh 4 sumber pemikiran yaitu :

a.    Hukum Kodrat (hukum alam)

b.    Dokrin Kristiani Protestan

c.    Kontrak Sosial (social contract)

d.    Teori Pemisahan Masyarakat.

2.           Ciri-Ciri Masyarakat Madani

a.    Sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, tercermin dari tenaga-tenaga profesional, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penguasaan teknologi.

b.    Memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri.

c.    Semakin mantab mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan berbasis kerakyatan.

d.    Secara umum telah memiliki kemampuan ekonomi, sosial dan budaya, pertahan keamanan yang dinamis, tangguh dan berwawasan global.

C.           Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia

1.           Prinsip Demokrasi Pancasila

a.    Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

b.    Keseimbangan hak dan kewajiban

c.    Pelaksansaan kebebasan dan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME. Diri sendiri dan orang lain

d.    Mewujudkan rasa keadilan

e.    Pengambilan keputusan dengan bermusyawarah

f.     Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

g.    Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

2.           Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

a.    Pelaksanaan Demokrasi masa Orde Lama

1.    Masa Tahun 1945 – 1949 (UUD 1945)

2.    Masa Tahun 1949 – 1950 (konstitusi RIS 1949)

3.    Masa Tahun 1950 – 1959 (UUDS 1950)

4.    Masa Tahun 1959 – 1966 (UUD 1945)

b.    Pelaksanaan Demokrasi masa Orde Baru (1966 – 1998 (UUD1945))

c.    Pelaksanaan Demokrasi masa reformasi ( 1998 – Sekarang (UUD 1945))

BAB III

KETERBUKAAN DAN KEADILAN

A.           KETERBUKAAN

1.           Pengertian Ketebukaan

Keterbukaan adalah suatu kondisi dimana setiap orang dapat memperoleh informasi mengenai suatu keadaan.

Makna keterbukaan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan individu adalah kemauan dan kemampuan terbuka terhadap lingkunagan mengenai apa yang selayaknya pantas dan tidak pantas dikomunikasikan, apa yang sepatutnya di pertahankan atau tidak dipertahankan danm apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.

2.           Makna Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Adalah sikap peduli an keterbukaan hati untuk turut serta mabil bagian dalam memberikan pendapat dan menunjukakan sikap terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa, untuk mempekokoh persatuan dan kesatuan.

Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sikap keterbukaan memiliki nilai penting. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya :

a.    Bidang Politik

b.    Bidang Ekonomi

c.    Bidang Sosial Budaya

d.    Bidang Hukum

e.    Bidang Pertahanan dan Keamanan

3.           Ciri-Ciri Keterbukaan

Era keterbukaan ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sedemikian secepatnya. Sehingga negara atau bangsa (nation state) tidak mampu mengendalikan.

Era keterbukaan di karakteristikan dalam dua hal, meliputi :

a.    Pesatnya perkembangan informasi, telekomunikasi dan transportasi

1.    Pesatnya informasi, telekomuniksai, dan transportasi mempengaruhi kebijakan suatu negara

2.    Terjadinya perubahan sikap dan prilaku suatu masyarakat atau bangsa terhadap perkembangan diluar dirinya.

b.    Batas negara menjadi kabur :

1.    Masyarakat suatu negara tidak sanggup lagi menjaga kedaulatan negaranya.

2.    Adanya kebutuhan dalam negara untuk menerima dan memanfaatkan baik politik, ekonomi, maupun teknologi dengan cara dipaksa atau terpaksa demi kepentingan terpenuhinya kebutuhan warga.

B.           Keadilan

1.           Pengertian Keadilan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) kata keadilan berasal dari kata adil yang berarti jujur, klurusan dan keikhlasan. Kata adil sendiri berasal dari bahasa arab yaitu adl.

Kandungan dari kalimat ini adalah sebagai berikut :

a.    Tidak berat sebelah tau tidak memihak

b.    Memberikan hak orang lain

c.    Mengetahui hak dan kewajiban

d.    Berbalikan dari fasiq / orang yang tidak pernah mengerjakan perintah.

2.           Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Menegakkan Keadilan

a.    Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Adalah lembaga sosial yang memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang menjadi terdakwa dalam suatu perkara, bantuan ini bersifat cuma-cuma.

b.    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak tahun 1993 di Jakarta, tujuannya mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

c.    KONTRAS

KONTRAS atau Korban Tindakan Kekerasan dan Orang Hilang Adalah lembaga swadaya masyarakat yang betujuan melindungi dan membela korban tindak kekerasan.

C.           Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan.

Faktor penyebabnya antara lain :

a.    Belum terciptanya keadilan dan pemberdayaan manusia

b.    Fungsi jaminan sosial belum diterapkan secara utuh

c.    Keterbatasan kemampuan intelektual dan filosofi pemberdayaan

d.    Keterbatasan kemampuan material dan aspek mentall spiritual

e.    Keterbatasan mengamalkan nilai agama dan nilai budaya

f.     Keterbatasan dalam mengendalikan diri, khususnya dalam menegakkan hak asasi manusia

g.    Sistem politik yang otoriter dan terkesan diktator

h.   Pemerintahan sentralistik menimbulkan ketidak adilan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah

i.     Penyalah gunaan kekuasaan dan wewenang

j.     Tantangan globalisasi dan arus informasi yang semakin merusak kepribadian bangsa jika disikapi dan diwaspadai

k.    Adanya komunitas hubungan  yang timbal balik antara penyelengara negara dan publik sehingga maraknya KKN.

Dampak Penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain :

a.    Mengancam kesatuan dan persatuan bangsa

b.    Maraknya kasus KKN yang merugikan rakyat

c.    Menimbulkan kemerosotan mental bangsa

d.    Menyebabkan prasangka tidak baik terhadap penyelenggara negara

e.    Pudarnya wibawa penyelenggara negara dimata rakyat sehingga tidak ada lagi kepercayaan.