BAB I
BUDAYA
POLITIK DI INDONESIA
A.
BUDAYA
POLITIK
1.
Pengertian
Budaya Politik
Budaya Politik berasal dari
kata budaya dan politik, masing-masing kata tersebut mempunyai arti tersendiri.
Budaya secara harfiah berasal dari bahasa snasekerta Buddayah yaitu berbentuk jamak dari Buddhi yang
berarti budi atau akal.
Budaya dapat diartikan
sebagai hal-hal yang bersangkutran dengan akal. Menurut Koentjaraningrat budaya
di artikan sebagai keseluruhan sistem gagasan dan rasa tindakan serta karya
yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya
dengan cara belajar.
Menurut Kuntjaraningrat,
perwujudan budaya apat dikelompokkan dalam tiga bentuk yaitu :
1.
Sistem
gagasan.
2.
Sistem
tindakan.
3.
Hasil
karya manusia.
Menurut terjemahan bahasa Inggris,
politic berasal dari kata political, polity tau politic. Sedangkan menurut
bahasa Yunani kuno bahasa politik berasal dari kata politis yang artinya
politeca atau polis disebut juga negara kota. Perkembangan selanjutnya bahwa
istilah politik tidak hanya lagi sebuah negara tapi lebih dari itu. Pengertian
politik sudah berkembang menjadi cara-cara atau upaya-upaya untuk mencapai
tujuan.
Hans Kelsen mengatakan bahwa
politik mempunyai dua arti yaitu :
a.
Politik
sebagai atheik, yaitu berkenan dengan tujuan manusia tau individu untuk dapat
hidup secara sempurna.
b.
Politik
sebagai technic, yaitu berkenan dengan cara tehnik manusia atau individu untuk
mencapai tujuan.
Pengertian budaya politik
menurut beberapa ahli sebagai berikut :
a.
Menurut
Almond dan Vebra
Budaya politik merupakan sikap orientasi yang khas dari
warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagian dan sikap terhadap
peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Warga negara senantiasa
mengidentifiaksi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan
berdasarkan orientasi yang mereka miliki.
b.
Menurut
Samuel Beer
Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan
skap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintah seharusnya dilaksanakan dan
tentang apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah
c.
menurut Rusdi
Sumintapura
budaya politik tidak lain diantara pola tingkah laku
individu dan orientasi terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para
anggota suatu sistem politik
d.
menurut Sidney
dan Verba
budaya politik terdiri atas sebuah sistem kontrol yang
berhubungan dengan keyakinan verba menyarankan sejumlah dimensi budaya politik.
Secara sederhana aspek-aspek
politik meliputi:
a.
orientasi
kognitif seperti pengetahuan tentang kepercayaan terhdap politik,peranan,dan
segala kewajiban nya
b.
orientasi
afektif, serta perasaan terhadap politik ,peranan nya, para aktor,dan
pelampilan nya
c.
orientasi
kombinasi standar nilai dan kriterial dengan informasi dan perasaan
2.
Ciri
Budaya Politik
Budaya politik merupakan
perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat,bangsa
,atau negara.dari berbagai pendapat paran ahli tentang budaya politik, dapat di
simpulkan bahwa ciri-ciri budaya politak adalah;
a.
Nilai-nilai
keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintah seharusnya di
laksanakan dan tentang apa yang harusndilakukan.
b.
Sikap
orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam
bagjannya.
c.
Sikap
terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
d.
Pola
tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang di
hayati para anggota suatu sistem politik
3.
Macam-Macam
Budaya Politik
Gadriel almond
mengklasifikasikan budaya politik dari pemahaman konsep tentang budaya politik
dan hubungannya dengan sistem politik, antara lain:
a.
Budaya
politik parokial ( parochial political culture )
Budaya politik ini di tandai dengan adanya tingkat
partisipasi politik masyarakat yang rendah. Yaitu rendah nya tingkat
pendidikan.
Ciri-ciri orang dengan budaya politik parokial, antara
lain :
1.
Apatis
2.
Pengetahuan
tentang politiknya rendah.
3.
Kesadaran
politiknya rendah.
4.
Tidak
peduli dan menarik dari kehidupan politik.
b.
Budaya
politik kaula ( subject political culture )
Pada politik ini tingkat partisipasi masyarakat dalam
bidang politik bersifat pasif.
Ciri-ciri orang dengan budaya politik kaula, antara lain:
a.
Memiliki
pengetahuan politik cukup.
b.
Partisipasi
politik minim.
c.
Kesadaran
politik rendah.
c.
budaya
politik partisipan ( participant political culture )
Budaya politik yang di tandai dengan kesadaran politik
yang sangat tinggi.
Ciri-ciri orang dengan budaya politik partisipasi antara
lain :
a.
pengetahuan
politik tinggi
b.
Kesadaran
Politik tinggi
c.
Partisipasi
politik aktif
d.
Kontrol
politik aktif
B.
TIPE-TIPE
POLITIK YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT
1.
Macam-macam
Tipologi Budaya Politik
Secara garis besar tipologi
budaya politik dapat diartikan sebagai type atau watak dari pemikiran
masing-masing terhadap budaya politik. Burhan D Magenda menguraikan dari
tipe-tipe kebudayaan politik di Indonesia antara lain :
a.
Plurarisme
Politik
b.
Geopolitik
yang bersifat menyebar
c.
Tingkat
konsensus yang sangat rendah
d.
Teori
pemerintahan yang bersifat kolektif
e.
Peradilan
generasi dalam momentum politik yang penting
f.
Peranan
yang khusus dari ABRI dalam politik
g.
Adanya
kantung-kantung politik atas dasar kelas
h.
Kuatnya
peranan kelompok penekan dan kelompok berkepentingan
i.
Komitmen
yang tinggi terhadap asas keadilan sosial
2.
Sikap
Politik
a.
Sikap
politik radikal
Adalah sikap politik warga negara yang menghendaki adanya
perubahan yang mendasar (sampai ke akar-akarnya) jika perlu dengan kekerasan.
b.
Sikap
politik moderat
Adalah sikap warga negara yang selalu menghindari prilaku
atau pengungkapan yang extrim atau cenderung ke arah jalan tengah (mau menerima
pandangan orang lain)
c.
Sikap
politik status quo
Adalah sikap politik warga negara yng menginginkan tidak
ada perubahan suatu perubahan terhadap suatu keadaan karena merasa diuntungkan
oleh kondisi yang ada.
d.
Sikap
politik reaksioner
Adalah sikap politik warga negara yang aktif dan reaktif
dan suka menganggapi suatu keadaan.
e.
Sikap politik konserfatif
Adalah sikap politik warga negara ynag di dasari rasa
puas terhadap keadan dan cenderung bertahan terhadap perubahan.
f.
Sikap
politik liberal
Adalah sikpa politik warga negara yang berfikir bebas ,
progresif dan ingin maju terus. Kelompok ini ingin ada perubahan progresif dan
berkelanjutan serta menurut aturan yang berlaku.
3.
Prilaku
Politik
Adalah perbuatan yang
berkenaan dengan perbuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan
Pemerintah atau Masyarakat. Prilaku politik pada dasarnya merupakan perwujudtan
dari sikap politik seseorang.
Menurut Ramlan Subakti ada 4
faktor yang mempengaruhi prilaku politik seseorang antara lain :
a.
Lingkungan
sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi dan media
massa.
b.
Lingkungan
sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian individu
seperti keluarga, agama, sekolah dan teman sepermainan.
c.
Keperibadian
yang tercermin dalam sikap individu.
d.
Situasi
dan kondisi yang ada saat itu, seperti cuaca, keadaannya keluarga, suasana
ruang, suasana kelompok dan politik seseorang.
4.
PARTISIPASI
POLITIK
Sikap politik individu pada umumnya mempengaruhi
partisipasi politiknya, yaitu keterlibatan individu sampai pada macam-macam
tingkatan didalam sistem politik di negaranya. Partisipasi politik terdiri atas
dua bentuk yaitu :
a.
Pasif
yaitu tidak terlibat dalam berbagai aktifitas individu
b.
Aktif
yaitu terlibat dalam berbagai kegiatan politik seperti diskusi politik internal
dan keluarga. Menghadiri rapat umum mendengarkan pidato melalui media
elektronik, menyampaikan aspirasi melalui mesia massa dan dengan cara
mengadakan demonstrasi memberikan suara dalam pemilu dan mendukung dalam sauatu
partai politik.
C.
SOSIALISASI
BUDAYA POLITIK
1.
Pengertian
Sosialisasi Politik
Menurut pendapat Almond dan
powell sosialisasi politik adalah proses dimana sikap dan nilai politik
ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan orang-orang dewasa direkut
dalam peranan-peranan tertentu.
Agen sosialisasi politik sesuai
dengan tingkat usia masing-masing individu misalnya :
a.
Agen
sosialisasi politik anak-anak adalah keluarga dan sekolah
b.
Agen
sosialisasi politik dewasa adalah kelompok kerja dan media massa. Adapun agen
anggota paratai politik adalah partai politik.
D.
BUDAYA
POLITIK PARTISIPAN
Budaya politik partisipan
tidak lepas dari pengertian partisipasi politik, yakni adanya keterlibatan
individu sampai pada macam-macam tingkatan didalam sistem politik di negaranya.
Budaya-budaya yang dilakukan
dalam politik partisipan yaitu :
1.
Memberikan
suara dalam pemilihan umum
2.
Menjadi
anggota partai politik
3.
Mengikuti
demonstrasi menentang atau mendukung kebijakan pemerintah.
1.
Budaya
Politik Yang Bertentangan Dengan Semangat Pembangunan Politik Bangsa
Budaya politik yang
bertentangan dengan semangat pembangunan bangsa yang berkembang di Indonesia
seperti yang di kemukakan oleh Gabriel Almond yaitu :
a.
Budaya
politik partisipan dalam kehidupan masyarakat
b.
Budaya
politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat
c.
Budaya
politik partisipan dalam kehidupan bernegara
BAB II
MASYARAKAT
DEMOKRASI
A.
DEMOKRASI
1.
Pengertian
Demokrasi
Istilah demokrasi berasal
dari Yunani yaitu Demos dan Kratein. Demos artinya rakyat seangkan kratein
artinya pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.
Sementara Ulf Sundhauessen
mensyaratkan demokrasi sebagai suatu sitem politik menjalankan 3 kriteria yaitu
:
a.
Dijaminya
semua hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang di adakan
secara berkala dan bebas secara efektif menawarkan peluang kepada penduduk
untuk mengganti elite yang memerintah dengan yang lainnya.
b.
Semua
warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi, memperoleh informasi
dan memeluk agama.
c.
Dijaminnya
hak yang sama di depan hukum.
2.
Ciri-Ciri
Negara Demokrasi
Menurut Bingham Powell :
a.
Legitimasi
pemerintah berdasarkan pada klaim bahwa pemerintah mewakili keinginan rakyat,
berarti pemerintah patuh pada hukum bahwa apa yang dilakukan pemerintah
merupakan kehendak rakyat.
b.
Pengaturan
yang mengoganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi yang dilaksanakan
melalui pemilu yang kompetitif.
c.
Sebagian
beasar orang dewasa dapat ikut serta dalam prosses pemilihan.
d.
Penduduk
memilih seccara rahasia dan tanpa di paksa.
e.
Masyarakat
dan pemimpin menikmati hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul,
berorganisasi dan kebebasan pers.
3.
Nilai-Nilai
Demokrasi
Nilai-nilai demokarasi
diantaranya :
a.
Perdamaian
dalam menyelesaikan pertikaian
b.
Menjamin
tegaknya perubahan secara damai
c.
Pergantaian
pemimpin / penguasa secara damai
d.
Pengakuan
terhadap keragaman
e.
Keadilan
dan pengakuan kebebasan.
4.
Prinsip-Prinsip
Demokrasi
a.
Demokrasi
langsung
Merupakan suatu sistem demokrasi dimana rakyat
mengemukakan kehendak secara langsung.
b.
Demokrasi
dengan perwakilan (demokrasi representatif)
Demokrasi dalam sistem ini dimana rakyat menyalurkan
kehendak melalui wakil-wakil yang di pilih dalam badan perwakilan.
5.
Demokrasi
Yang Pernah Diterapkan Di Indonesia
a.
Demokrasi
Liberal (1945-1959)
b.
Demokrasi
terpimpin (1959-1965)
c.
Demokrasi
pancasila (1965-Sekarang)
B.
MASYARAKAT
MADANI
1.
Pengertian
Masyarakat Madani
Istilah masyarakat madani
(civil society) merupakan terjemahan dari bahasa latin civilis sociatos yang berarti komunitas politik yaitu
masyarakat yang di dasarkan hukum dan beradab.
Menurut Seligmen, gagasan masyarakat madani di Barat merupakan
kaibat dari terjadinya kemacetan paradigma pemikiran sosial dan politik
seklitar abad ke 17 dan 18. Menurut Seligmen diinspirasi oleh 4 sumber
pemikiran yaitu :
a.
Hukum
Kodrat (hukum alam)
b.
Dokrin
Kristiani Protestan
c.
Kontrak
Sosial (social contract)
d.
Teori
Pemisahan Masyarakat.
2.
Ciri-Ciri
Masyarakat Madani
a.
Sumber
daya manusia (SDM) yang tinggi, tercermin dari tenaga-tenaga profesional, untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan dan penguasaan teknologi.
b.
Memiliki
kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri.
c.
Semakin
mantab mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan berbasis
kerakyatan.
d.
Secara
umum telah memiliki kemampuan ekonomi, sosial dan budaya, pertahan keamanan
yang dinamis, tangguh dan berwawasan global.
C.
Prinsip-Prinsip
Demokrasi di Indonesia
1.
Prinsip
Demokrasi Pancasila
a.
Persamaan
bagi seluruh rakyat Indonesia
b.
Keseimbangan
hak dan kewajiban
c.
Pelaksansaan
kebebasan dan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME. Diri sendiri dan
orang lain
d.
Mewujudkan
rasa keadilan
e.
Pengambilan
keputusan dengan bermusyawarah
f.
Mengutamakan
persatuan nasional dan kekeluargaan
g.
Menjunjung
tinggi tujuan dan cita-cita nasional
2.
Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia Sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
a.
Pelaksanaan
Demokrasi masa Orde Lama
1.
Masa Tahun
1945 – 1949 (UUD 1945)
2.
Masa Tahun
1949 – 1950 (konstitusi RIS 1949)
3.
Masa Tahun
1950 – 1959 (UUDS 1950)
4.
Masa Tahun
1959 – 1966 (UUD 1945)
b.
Pelaksanaan
Demokrasi masa Orde Baru (1966 – 1998 (UUD1945))
c.
Pelaksanaan
Demokrasi masa reformasi ( 1998 – Sekarang (UUD 1945))
BAB III
KETERBUKAAN
DAN KEADILAN
A.
KETERBUKAAN
1.
Pengertian
Ketebukaan
Keterbukaan adalah suatu
kondisi dimana setiap orang dapat memperoleh informasi mengenai suatu keadaan.
Makna keterbukaan dalam
kehidupan sehari-hari dalam kehidupan individu adalah kemauan dan kemampuan
terbuka terhadap lingkunagan mengenai apa yang selayaknya pantas dan tidak
pantas dikomunikasikan, apa yang sepatutnya di pertahankan atau tidak
dipertahankan danm apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.
2.
Makna
Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Adalah sikap peduli an
keterbukaan hati untuk turut serta mabil bagian dalam memberikan pendapat dan
menunjukakan sikap terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa, untuk
mempekokoh persatuan dan kesatuan.
Oleh karena itu dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara sikap keterbukaan memiliki nilai penting. Hal
tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya :
a.
Bidang
Politik
b.
Bidang
Ekonomi
c.
Bidang
Sosial Budaya
d.
Bidang
Hukum
e.
Bidang
Pertahanan dan Keamanan
3.
Ciri-Ciri
Keterbukaan
Era keterbukaan ditandai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi sedemikian secepatnya. Sehingga negara atau
bangsa (nation state) tidak mampu mengendalikan.
Era keterbukaan di karakteristikan dalam dua hal,
meliputi :
a.
Pesatnya
perkembangan informasi, telekomunikasi dan transportasi
1.
Pesatnya
informasi, telekomuniksai, dan transportasi mempengaruhi kebijakan suatu negara
2.
Terjadinya
perubahan sikap dan prilaku suatu masyarakat atau bangsa terhadap perkembangan
diluar dirinya.
b.
Batas
negara menjadi kabur :
1.
Masyarakat
suatu negara tidak sanggup lagi menjaga kedaulatan negaranya.
2.
Adanya
kebutuhan dalam negara untuk menerima dan memanfaatkan baik politik, ekonomi,
maupun teknologi dengan cara dipaksa atau terpaksa demi kepentingan
terpenuhinya kebutuhan warga.
B.
Keadilan
1.
Pengertian
Keadilan
Dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia (KUBI) kata keadilan berasal dari kata adil yang berarti jujur,
klurusan dan keikhlasan. Kata adil sendiri berasal dari bahasa arab yaitu adl.
Kandungan dari kalimat ini
adalah sebagai berikut :
a.
Tidak
berat sebelah tau tidak memihak
b.
Memberikan
hak orang lain
c.
Mengetahui
hak dan kewajiban
d.
Berbalikan
dari fasiq / orang yang tidak pernah mengerjakan perintah.
2.
Lembaga-Lembaga
Yang Berwenang Menegakkan Keadilan
a.
Lembaga
Bantuan Hukum (LBH)
Adalah lembaga sosial yang memberikan bantuan hukum
kepada warga negara yang menjadi terdakwa dalam suatu perkara, bantuan ini
bersifat cuma-cuma.
b.
Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak
tahun 1993 di Jakarta, tujuannya mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang
pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
c.
KONTRAS
KONTRAS atau Korban Tindakan Kekerasan dan Orang Hilang Adalah
lembaga swadaya masyarakat yang betujuan melindungi dan membela korban tindak
kekerasan.
C.
Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Tidak Transparan.
Faktor penyebabnya antara
lain :
a.
Belum
terciptanya keadilan dan pemberdayaan manusia
b.
Fungsi jaminan
sosial belum diterapkan secara utuh
c.
Keterbatasan
kemampuan intelektual dan filosofi pemberdayaan
d.
Keterbatasan
kemampuan material dan aspek mentall spiritual
e.
Keterbatasan
mengamalkan nilai agama dan nilai budaya
f.
Keterbatasan
dalam mengendalikan diri, khususnya dalam menegakkan hak asasi manusia
g.
Sistem politik
yang otoriter dan terkesan diktator
h.
Pemerintahan
sentralistik menimbulkan ketidak adilan dalam sistem pemerintahan pusat dan
daerah
i.
Penyalah gunaan
kekuasaan dan wewenang
j.
Tantangan globalisasi
dan arus informasi yang semakin merusak kepribadian bangsa jika disikapi dan
diwaspadai
k.
Adanya komunitas
hubungan yang timbal balik antara
penyelengara negara dan publik sehingga maraknya KKN.
Dampak Penyelenggaraan
pemerintah yang tidak transparan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara
lain :
a.
Mengancam kesatuan
dan persatuan bangsa
b.
Maraknya kasus
KKN yang merugikan rakyat
c.
Menimbulkan
kemerosotan mental bangsa
d.
Menyebabkan
prasangka tidak baik terhadap penyelenggara negara
e.
Pudarnya wibawa
penyelenggara negara dimata rakyat sehingga tidak ada lagi kepercayaan.